ASPEK HUKUM
KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA
(DALAM KAITANNYA DENGAN REKAM MEDIS.)
PENDAHULUAN.
Bahwa rekam medis wajib dijaga kerahasiannya, dapat kita jumpai dalarn beberapa peraturan, yaitu :
1. l. Pasal 11 PP Republik Indonesia Nomor : 749/MENKES/PERlXI1/1989 Tentang Rekam Medis/Medical Records, Yang berbunyi :
“Rekam medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiannya”.
2. Bab IV butir 2 Keputusan DIR-JEN Pelayanan Medik Nomor :
78/Yan.Med./RS.UM.DIK/YMU/I/91 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medik / Medical Record di Rumah Sakit, yang berbunyi : “Isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiannya”.Untuk melindungi kerahasiaan tersebut, maka dibuat ketentuan sebagai berikut :
a. Hanya petugas rekam medis yang diijinkan masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis.
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan, kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiannya.
3. Pasal 5 Kode Etik profesi Rekam medis, yang berbunyi :
“Setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan haklkerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan identitas individu dan social”.
Kewajiban untuk menyimpan rahasia ini juga tercantum dalam pasal 7 KODE ETIK PROFESI REKAM MEDIS AMERIKA SERIKAT, yang berbunyi :
“Jangan membuka rahasia tentang tindakanlkejadian yang tercantum dalam laporan medis dan atau yang diketahuinya secara langsung yang dapat membahayakan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau aturan tindakan profesi kecuali kepada pejabat yang berwenang”.
4. Pasal 22 PP Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Ayat (1) yang berbunyi :
“Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk Afenjaga keraltasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien “.
PENGERTIAN TENTANG REKAM MEDIS.Pengertian tentang Rekam medis tercantum di dalam :1. Pasal l PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 749a/MENKES/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis/Medical Records, yang berbunyi :
“Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pela.yanan lain kepada pasien pada sarana kesehatan”. 2. Bab II butir 1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK Nomor 78 / Yan.Med /RS.UM.Dik/YMU/1/ 91 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medis / Medical Record di Rumah Sakit, yang berbunyi :
Rekam Medis di Rumah Sakit adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit – unit rawat jalan termasuk unit gawat darurat dan unit rawat inap. SIAPA YANG BERHAK MEMBUAT REKAM MEDIS ?
Dalam BAB III butir 2 JUKLAK PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS disebutkan:
Tenaga yang berhak membuat Rekam Medis adalah :a. Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di Rumah Sakit tersebut.
b. Dokter tamu yang di rumah sakit tersebut.
c. Residens yang sedang melaksanakan kepaniteraan medik.
d. Tenaga paramedis perawatan dan paramedis non perawatan yang langsung teriibat di dalam pelayanan – pelayanan kepada pasien di rumah sakit meliputi antara lain : perawat, perawat gigi, bidan, tenaga laboratorium klinik, gizi, anestesia, penata rontgent, rehabilitasi medik dan lain sebagainya.
e. Dalam hal dokter luar negeri melakukan alih teknologi kedokteran yang berupa tindakan /konsultasi kepada pasien, yang membuat rekam medis adalah dokter yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit. REKAM MEDIS MIL1K SIAPA ?
1. Pasal 10 PERMENKES TENTANG REKAM MEDIS menyebutkan :
(1) Berkas rekam medis milik sarana kesehatan.
(2) Isi rekam ntedis milik pasien. _
2. Pada BAB IV JUKLAK PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS disebutkan bahwa .
1. Berkas rekam medis adalah milik rumah sakit. Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas :a. Hilangnya, rusaknya atau pemalsuan rekam medis.
b. Penggunaan oleh Badan / Orang yang tidak berhak.(Kedua hal tersebut di atas tercantum dalam pasal 13 PERMENKES Tentang Rekam Medis).
2. lsi rekam medis adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya. CATATAN:
Oleh karena berkas rekam medis adalah milik rumah sakit, maka :a. Rekam medis tidak boleh keluar dari sarana kesehatan.
b. Dengan demikian, maka pasien tidak boleh membawa pulang rekam medis.
c. Apabila pasien membutuhkan isi rekam medis untuk mendapatkan second opinion, maka yang boleh dibawa oleh pasien adalah copy rekam medis.d. Karena rekam medis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, maka penyidik hanya boleh membawa copy rekam medis.
e. Tenaga kesehatan yang dipanggil sebagai saksi ahli atau saksi di pengadilan untuk memberikan keterangan tentang pasien, hanya boleh membawa copy rekam medis.
Oleh karena isi rekam medis adalah milik pasien, maka :- Pasien berhak untuk melihat / mengetahui isi rekam medis miliknya, karena dia berhak untuk mendapat informasi mengenai penyakitnya, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 53 Undang – undang Tentang kesehatan dan BAB II butir 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor : YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.
- Pasien boleh meminta copy rekam medis yang mungkin. akan digunakan untuk:
a. Mendapatkan second opinion / pendapat kedua, dimana copy rekam medis itu sangat dibutuhkan oleh pemiliknya.
b. Mendapatkan data sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah diperolehnya.
c. Dipakai sebagai catatan pribadi mengenai penyakit yang pernah diderita dan pengobatan serta perawatan yang pernah diberikan kepadanya, dimana catatan tersebut sangat bermanfaat apabila dia harus berobat dan menggunakan obat lain sehingga dapat terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan seperti allergi, kontra
indikasi dan sebagainya.
HAK PASIEN ATAS RAHASIA PENYAKITNYA.
Salah satu alasan mengapa Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Tentang Rekam medis adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia kedokteran.Pada penjelasannya disebutkan bahwa :
Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yang mengganggunya, balk bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan bahwa hak itu berguna untuk menyernbuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa khawatir baltwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran yang bekerja sama dengan dokter tersebut.
Hak untuk disimpan rahasia penyakitnya ini, dicantumkan dalam .
1. Pasal 53 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang kesehatan yang berbunyi:
”Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajihan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak Pasien.”
Penjelasan :
Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam melaksanakan tugasnya harus menghonnati hak pasien.
Yang dimaksud dengan hak pasien antara lain ialah :
- Hak Informasi,
- Hak untuk memberikan persetujuan.
- Hak atas rahasia kedokteran,
- Hak atas pendapat kedua ( second opinion ).
2. BAB II butir 8 Surat Edaran DIRJEN YANMED Tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit yang berbunyi :
” Pasien berhak atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita terniasuk data – data medisnya”.
SIAPA YANG WAJIB MENYIMPAN RAHASIA PENYAKIT PASIEN ?
Pasal 3 PP 10 Tahun 1966 menyebutkan :
Yang diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran adalah :a. Tenaga Kesehatan.
b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan / atau perawatan dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa :
” Berdasarkan pasal ini orang ( selain daripada tenaga kesehatan ) Yang dalam pekerjaannya berurusan dengan orang sakit atau mengetahui keadaan si sakit, balk yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan si sakit.
Dengan demikian para mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, ahli farmasi, ahli laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai murid paramedis dan sebagainya termasuk dalam golongan yang diwajibkan menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan dapat menetapkan, baik secara umum maupun secara insidentil, orang – orang yang wajib menyimpan rahasia kedokteran, misalnya pegawai tata usaha pada rumah – rumah sakit dan laboratorium – laboratorium. ” ‘
TENAGA KESENATAN YANG WAJIB MENYIMPAN RAHASIA PASIEN.
Pengertian tentang tenaga kesehatan, diatur dalam :1. Pasal 1 butir 3 Undang – undang Tentang Kesehatan, yang berbunyi : ’Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan yang definisinya sama dengan yang tersebut diatas.
JENIS TENAGA KESEHATAN.
Pasal 2 pp Nomor 32 Tahun 1966 menyebutkan :
(I) Tenaga kesehatan terdiri dari:
a. Tenaga medis ;
b. Tenaga Keperawatan ;
c. Tenaga Kefarmasian ;
d. Tenaga Kesehatan Masyarakat ;
e. Tenaga Gizi ;
f. Tenaga Keterapian Fisik ;
g. Tenaga Keteknisan Medik.
(2)Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
(3)Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
(4)Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
(5)Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
(6)Tenaga gizi rneliputi nutrisionis dan dietisien.
(7)Tenaga keterapian fisik meiiputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara.
(8)Tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
RAHASIA PEKERJAAN DAN RAHASIA JABATAN.
lstilah yang terkenal di kalangan para tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah ” rahasia jabatan “. Padahat di dalam perundang – undangan di bedakan antara rahasia pekerjaan dan rahasia jabatan. RAHASIA PEKERJAAN.
Rahasia pekerjaan adalah segala sesuatu yang diketahui dan harus di rahasiakan berhubung dengan pekerjaan atau keahliannya. Kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ini berlaku sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau atau pada akhir pendidikannya. Contoh:
Seorang dokter, pada akhir pendidikannya, mengucapkan sumpah untuk menyimpan rahasia dengan lafal sebagai berikut :
” Demi Allah .saya bersurrrpah. bahwa ,saya akan rmerahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. “
Seorang perawat, pada akhir pendidikannya, mengucapkan sumpah untuk menyimpan rahasia, dengan lafal sebagai berikut :
” Saya bersumpah •’ berjanji bahwa saya sebagai perawat kesehutan tidak akan nrenceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali.jika diminta pengadilan rrntuk keperluan kesaksian. “
Dengan mengucapkan sumpah atau janji seperti tersebut di atas, maka seorang dokter atau seorang perawat diwajibkan untuk menyimpan rahasia sehubungan dengan pekerjaannya. Kewajiban ini disebut sebagai ” kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan”. Maksud daripada ketentuan ini adalah keharusan bagi yang bersangkutan untuk tetap memegang teguh kewajiban itu, walaupun ia tidak menjadi / berstatus pegawai negeri atau anggota ABRI. RAHASIA JABATAN.
Rahasia jabatan ialah segala sesuatu yang diketahui dan harus dirahasiakan sehubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil atau anggota ABRI, karena sebelum diangkat sebagai pegawai tetap, yang bersangkutan harus mengucapkan “sampah jabatan”.
CONTOH :
Lafal sumpah pegawai negeri :
” Saya akan memegang rahasia sesuatu yang nrenurut sifatnya atau menurut perintah, harus saya rahasiakan. “
PERHATIAN :
Kewajiban menyimpan rahasia pasien harus tetap dipegang, meskipun pasien tersebut telah meninggal dunia.
SANKSI HUKUM.
Setiap tenaga kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang penyakit pasien beserta data – data medisnya dapat dijatuhi sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif, apabila dengan sengaja membocorkan rahasia tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut.
Akibat yang mungkin timbul karena pembocoran rahasia ini, misalnya :
· Tidak jadi menerima santunan asuransi karena pihak asuransi membatalkan keputusannya setelah mendapat informasi tentang penyakit yang diderita oleh calon kliennya.
· Tidak jadi menikah, karena salah satu pihak mendapat informasi mengenai penyakit yang diidap oleh calon pasangannya.
· Terjadinya perceraian . karena salah satu pihak mengetahui penyakit yang diidap oieh pasangannya.
· Seorang pemimpin kalah dalam percaturan politik karena lawan politiknya mendapat inforrnasi mengenai penyakit yang diidapnya.
· Merugikan negara, apabila informasi yang dibocorkan itu merupakan rahasia negara.
SANKSI PIDANA.
Pasal 322 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( KUHP ) menyebutkan bahwa :
(1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia di wajibkan untuk menyimpannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
( 2 ) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, nraka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
CATATAN PENULIS :
· Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya maupun rahasia jabatan ( dan atau rahasia jabatan ).
· Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya dan atau rahasia jabatan, baik yang sekarang maupun yang telah lalu, karena dia pindah pekerjaan atau telah pensiun.
· Ayat ( 2 ) menunjukkan bahwa delik ini adalah delik aduan, dimana perkara itu tidak dapat diusust tanpa pengaduan dari orang yang dirugikan. Pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama belum diajukan ke sidang pengadilan. Namun demikian, pada pasal 4 Penjelasan PP Nomor 10 Tahun 1966 disebutkan bahwa :” Demi kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduan. “
Sebagai contoh : Seorang pejabat kedokteran berulangkali mengobrolkan di depan orang banyak tentang keadaan dan tingkah laku pasien yang diobatinya. Dengan demikian la telah merendahkan martabat jabatan kedokteran dan mengurangi kepercayaan orang kepada pejabat – pejabat kedokteran.
Pasal 112 KUHP.
“Barang siapa dengan sengaja mengumumkan atau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal kepada negara asing, sedang diketahuinya bahwa surat, kabar atau keterangan iiu harus dirahasiakan demi kepentingan negara, maka ia dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “.
SANKSI PERDATA.
Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk data – data medisnya, mengakibatkan kerugian terhadap pasien, keluarganya inaupun orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian.
Hal ini diatur dalam Undang – Undang Tentang Kesehatan maupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Sipil atau Perdata ( KUHS ).
Pasal 55 Undang – Undang Tentang kesehatan menyebutkan bahwa :
( 1 ) Setiap orang berlrak alas ganti rugi akibat ke.salaharr atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
( 2 ) Ganti rugi sebagainrarra dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilak.sarrakair sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang herlaku.
Pasal 1365 KUHS.
“Setiap perhuatan melanggar hukum yang nrengakihatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya nrengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugiarr tersebut “.
Pasal 1366 KUHS.
“Setiap orang bertanggung javvah tidcrk saja alas kerugian karena perbualannya, tetapi juga alas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati – hatin.ya “.
Pasal 1367 KUHS.
“.Seorang tidak saja bertanggung jawah untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di.sebabkan karena perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang dibawah kekuasaannya “.
Orang tua dan wall bertanggung jawab tentang kerugian _yang disebabkan oleh anak – anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wall. Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain yang mewakili urusan – urusan mereka mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang dipakainya. Guru – guru sekolah dan kepala – kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh murid – murid dan tukang – tukang mereka selama waktu orang – orang ini berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua – orang tua, wali – wali, guru – guru sekolah dan tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.Maksud daripada pasal 1367 KUHS ini adalah :Apabila seorang bawahan melakukan kesalahan, maka yang digugat adalah atasannya. Hal ini disebut juga dengan istilah ” respondeat superior ” ( tanggung jawab atasan ). Sedangkan pidananya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. SANKSI PIDANA UNTUK PEMBOCORAN RAHASIA REKAM MEDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.
Pasal 35 huruf d. Tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam PP Nomor 32 tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan :
” Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimak.sud dalam pasal 22 ayat ( 1 ) dipidana denda paling banvak Rp. 10.000.000.00,- ( sepuluh juta rupiah ).
Sedangkan bunyi pasal 22 ayat ( 1 ) yang dimaksud adalah :“Bagi setiap tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk :
- Menghormati hak pasien ;
- Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien ;
- Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan ;
- Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan ;
- Membuat dan memelihara rekam medis.
SANKSI ADMINISTRATIF.
Sanksi administratif untuk tenaga kesehatan sehubungan dengan peraturan tentang rekam medis diatur dalam pasal 20 PERMENKES Tentang Rekam Medis yang berbunyi :
“Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran sampai pencabutan ijin
